PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA


Author (Penulis)

NONA JUWITASARI
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Author Identity (NPM)

14.1.02.01.0259

Abstract

NONA JUWITASARI: Penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Skripsi, Akuntansi, FE UN PGRI Kediri, 2019.

Kata kunci: Good Governance

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa kurang di terapkannya secara riil oleh pemerintah desa Kampungbaru. Dalam Mewujudkan pemerintahan yang efektif sesuai dengan kepemerintahan yang baik, maka diperlukan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya sehingga pemerintahan yang bertanggungjawab dapat diwujudkan.
Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2017 - 2018 ?. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2017 - 2018.
Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi,  konsep-konsep, dan keterangan dalam bentuk uraian masalah atau fenomena yang terdapat pada Desa Kampungbaru.
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Kampungbaru secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Kampungbaru.


Keyword

GOOD GOVERNANCE

Reference

Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Jember: Universitas Jember.

 

Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (1): 1-14.

 

BPKP. 2015. Membangun Good Governance Menuju Clean Government. Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519. 17 November 2016. www.bpkp.go.id.

 

David, Fatima, Rute Abrue, and Odete Pinheiro. 2013. Local Action Groups: Accountability, Social Responsibility and Law. International Journal of Law and Management, 55 (1): 5-27.

 

Dercon, Bruno. 2007. Corporate Governance after the Asian Crisis. Managerial Law, 49 (4): 129-140.

 

Diansari, Rani Eka. 2015. Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978602-73690-3-0.

 

Gunawan. I. 2013. Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

 

Hadari, nawawi. 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University press.

Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.

 

Krina P, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Bappenas: Jakarta.

 

Kurrohman, Taufik. 2015. Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi. International Conference on Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia. www.icas.my.

 

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Bogor.

 

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI

 

Moh Nazir, 2011. Metode penelitian. Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

 

Moleong. L. J. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

 

  . 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

 

  . 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

 

Ni Kadek Darmiasih, dkk. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa: Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sedemen, Kab.Karangasem e-Jurnal Jurusan Akuntansi Program S1, 1(3).

 

Nofianti, dkk. 2014. Factors affecting implementation of good government governance (GGG) and their implication towards performance accountability. International Conference on Accounting studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014.

 

Prahono, Agus dan Elidjen. 2015. Evaluating the Role e-Government on Public Administration Reform: Case of Official City Government Websites in Indonesia. Procedia Computer Science 59 (2015) 27 – 33.

 

Pramusinto, Agus dan M. Syahbudin Latief. 2011. Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11 (1): 1 -13.

 

Putriyanti, Aprisiami, 2012. Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Yogjakarta: UNY

 

Randa, Fransiskus dan Paulus Tangke. 2015. Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability To Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). Procedia Social and Behavioral Sciences 211 (2015) 665-672.

 

Rasul, Sjahruddin. 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum, 21 (3)

 

Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjangPembangunan pedesaan (Studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

 

Rozaki, Abdur dan Sg. Yulianto. 2015. Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa. Yogyakarta: IRE-CCES.

 

Sanusi, dkk. 2014. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. 2 (3).

 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

 

  . 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D). Bandung: Alfabeta.  

 

  . 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

 

  . 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

 

  . 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit.  Bandung: Alfabeta.

 

Sukmadilaga, Citra, Arie Pratama, dan Sri Mulyani. 2015. Good Governance Implementation In Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. Social and Behavioral Sciences   211 (2015) 513 – 518.

 

Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis, 3 (2): 135-142 ISSN: 2302-2019.

 

Supriadi, Edy. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS.

 

Temenggung, Yuswandi A. 2016. Rural Financial Managements Perspective Law No. 6 of 2014 Concerning the Village. International Journal of Social Sciences, 43 (1) ISSN 2305-4557.

 

Tomuka, Shinta. 2012. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akte Jual Beli).

 

Warsono, dkk. 2014. The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. Journal of Management and Sustainability, 4 (3), ISSN 1925-4725 EISSN 1925-4733).

 

Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. raja Grafindo Perkasa.

 

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

 

Republic Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

 

. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

 

. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

 

. 2016. Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Tipologi Desa.

 

. 2014. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


PUBLISHED

2019-02-15

JOURNAL

Simki-Economic

ISSN

2599-0748

ISSUE

Vol. 03 No. 01 Tahun 2019

Download PDF

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UN PGRI Kediri.

Jl. KH. Ahmad Dahlan 76 Mojoroto Kota Kediri

Designed by BootstrapMade