PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN KETAATAN PADA PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK)
Author (Penulis)
MOH.ABDUL SYUKURUniversitas Nusantara PGRI Kediri
Author Identity (NPM)
14.1.02.01.0036Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti, bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan membawa dampak terhadap terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris secara parsial dan simultan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan membawa terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah Badan Pendapandan Daerah Kabupaten Nganjuk. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) sistem akuntansi pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2) pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh seccara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (3) ketaatan pada peraturan perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (4) sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan secara simulta berpegaruh signifikan terhadap akuntabilas kinerja instansi pemerintah.
Keyword
aReference
Fatmala, Juanita (2014). “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah”. Universitas Bengkulu.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
Rianto, Azlina. 2011. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, pemahaman akuntansi,& ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” (Studi pada SKPD kota pekanbaru).
Keputusan LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinterja Intansi Pemerintah.
BPK Surabaya, 2016. http://surabaya.bpk.go.id/new/?p=17380. Tanggal akses 20 Desember 2017.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
Pemerintah Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Halim. Abdul, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Peraturan Mentri Dalam Negri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Setandar Akuntansi Pemerintah.
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Sanusi , Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.
Ghozali, Imam. 2013. Analisis Multivariate Program. Semarang : Badan Penerbit Universitas Dipenegoro
