Penelitian ini dilatar belakangi bahwa penilaian pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sumber dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seperti sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengalokasian belanja modal di setiap daerah sudah terealisasi secara baik apa belum. Penilaian pengelolaan keuangan daerah juga diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui apakah sumber pendanaan benaja modal sudah terarahkan pada belanja modal apa belum dalam meningkatkan potensi di setiap daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara parsial maupun simultan terhadap alokasi belanja modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini meliputi 18 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur dan di analisis menggunakan regresi linier berganda dengan software for windows versi 23. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan Pajak Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. (2) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
Erlina dan Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan: Brama Ardian
Ghozali, I. 2016. Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. 2012. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Akuntansi dan Pendidikan Vol.1 No.1 Oktober 2012,1-12
Novianto, dkk. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi 4 (1):1-22. ISSN 2302-7169
Nuarisa, S.A. 2012. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
Pelealu, dkk. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. Jurnal EMBA 1 (4): 1189-1197. ISSN 2303-1174
Permatasari, dkk. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 5 (1). ISSN 2460-0585
Putteri, dkk. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2009-2013). Jurnal e-Proceeding of Management 2 (1): 174-183. ISSN 2355-9357
Ramlan, dkk. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh). Jurnal Magister Akuntansi 5 (2): 79-88. ISSN 2302-0164
Siahaan, M.P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Siregar, B. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokaasi Belanja Modal. Jurnal Akuntansi Undip 12 April 2011, 1-28
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah. (Online), tersedia: www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-58-tahun-2005-tentang pengelolaan-keuangan-daerah/--376-490-PP58_2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (Online), tersedia: www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Online), tersedia: www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Online), tersedia: https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU332004PerimbanganKeuanganLengkap
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Online), tersedia: www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD
www.bpjsjatim.go.id
www.bpkad.jatimprov.go.id