Pengaruh pendapatan Asli Daerah,Dana perimbangan dan Sisa lebih perhitungan Anggaran Tehadap Belanja Daerah (Studi pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2016-2018)
Author (Penulis)
SAYEKTIUniversitas Nusantara PGRI Kediri
Author Identity (NPM)
13.1.02.01.0095Abstract
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
DAERAH (Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Periode Tahun 2016-2018)
Sayekti
13.1.02.01.0095
Ekonomi - Akuntansi
(Email)
Sigit Wisnu Setya Birawa, S.E., M.M. dan Erna Puspita, SE., M.Ak.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
ABSTRAK
Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan secara baik dan efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah karena salah satu indikator kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD dapat menunjukkan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SILPA yang ideal ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah Kota/Kabupaten.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka, sedangkan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), yaitu 0,000 < 0,05. (2) Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), yaitu 0,000 < 0,05. (3) SiLPA secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), yaitu 0,000
< 0,05. (4) Dari analisis dengan menggunakan uji F, menunjukkan bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Daerah (X2), dan SiLPA (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. = 0,000 < 0,05 yang mana H0 ditolak, dan Ha diterima.
KATA KUNCI: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja Daerah.
Keyword
aReference
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy, Narzy, dan Ramadhaniatun. 2014. “Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dan Perspektif Keagenan.” Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis.
Abdullah, Syukriy, Rona, dan Riza. 2015. “Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal.” Jurnal Iqtishadia Vol. 7 No.1: 179-202.
Afkarina. 2017. “Pengaruh PAD, DAU, SILPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 6(8): 5.
Arni Asari, Ni Made dan Alit Suardana, Ni Made. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah.” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 25: Hal: 877-904. doi:10.24843.
Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: PT Indeks.
Ferdiansyah, Irfan Risma Deviyanti, Dwi dan Pattisahusiwa, Salmah. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah.” Jurnal Inovasi Vol. 14 No. 1: 44-52.
—. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A., dan M. S. Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2004. Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keungan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Nanda Eka Octaviani. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013. 2013. tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih yang mengatur perhitungan SAL, penyimpanan dana SAL, penggunaan SAL, akuntansi dan pelaporan SAL dan penyelesaian selisih angka SAL.
Rahma Wati, Masayu dan Martian Fajar, Catur. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.” Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 1: Hal: 63-76.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
—. 2006. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
—. 2007. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
—. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Zebua, Willman Fogati. 2014. “Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa No. 1 Vol 3.v
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy, Narzy, dan Ramadhaniatun. 2014. “Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dan Perspektif Keagenan.” Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis.
Abdullah, Syukriy, Rona, dan Riza. 2015. “Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal.” Jurnal Iqtishadia Vol. 7 No.1: 179-202.
Afkarina. 2017. “Pengaruh PAD, DAU, SILPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 6(8): 5.
Arni Asari, Ni Made dan Alit Suardana, Ni Made. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah.” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 25: Hal: 877-904. doi:10.24843.
Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: PT Indeks.
Ferdiansyah, Irfan Risma Deviyanti, Dwi dan Pattisahusiwa, Salmah. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah.” Jurnal Inovasi Vol. 14 No. 1: 44-52.
—. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A., dan M. S. Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2004. Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keungan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Nanda Eka Octaviani. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013. 2013. tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih yang mengatur perhitungan SAL, penyimpanan dana SAL, penggunaan SAL, akuntansi dan pelaporan SAL dan penyelesaian selisih angka SAL.
Rahma Wati, Masayu dan Martian Fajar, Catur. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.” Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 1: Hal: 63-76.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
—. 2006. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
—. 2007. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
—. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Zebua, Willman Fogati. 2014. “Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa No. 1 Vol 3.
