Author (Penulis)

WINDA IRMA FITRIANA
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Author Identity (NPM)

13.1.01.04.0045

Abstract

Suatu perusahaan sebaiknya mempunyai sistem pengupahan yang baik, karena bila perusahaan tersebut tidak memiliki suatu sistem pengupahan yang baik akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tanggungjawab masing- masing. Pencegahan penyelewengan dapat dilakukan dengan adanya pemisahan tugas atau fungsi yang tegas antara fungsi operasional, fungsi otorisasi, dan fungsi pencatatan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui unsur pengendalian intern pada pengupahan untuk meningkatkan pengendalian intern pada KKS (Koperasi Konsumen Syariah) Barokah dan untuk mengetahui bagan alir sistem akuntansi pengupahan untuk meningkatkan pengendalian intern pada KKS (Koperasi Konsumen Syariah) Barokah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian ini deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, dengan menggunakan teknik keabsahan temuan data melalui kepercayaan, kriteria keterangan, ketergantungan, dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kelemahan yang ditemukan peneliti pada sistem yang diterapkan. Adanya perangkapan tugas, yaitu pada bagian administrasi dan keuangan, Bagian pencatat waktu dan pengawas, catatan akuntansi yang digunakan hanya jurnal umum dan catatan penghasilan karyawan, dokumen yang digunakan hanya buku absen karyawan, catatan upah, surat lembur dan amplop upah. Prosedur yang digunakan meliputi prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuat daftar upah, dan prosedur pembayaran upah. Berdasarkan hasil penelitian di atas perusahaan sebaiknya ada penambahan dokumen pendukung perubahan upah yaitu kartu jam kerja dan kartu jam hadir. Catatan akuntansi yang digunakan dilakukan penambahan pada kartu biaya, dan prosedur yang digunakan dilakukan penambahan distribusi biaya upah. Seharusnya masing-masing fungsi harus terpisah karena jika sampai terjadi perangkapan jabatan akan membuat karyawan tidak dapat bekerja secara maksimal terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

Keyword

a

Reference

PUBLISHED

2018-02-14

JOURNAL

Simki-Economic

ISSN

2599-0748

ISSUE

Vol. 02 No. 01 Tahun 2018

Download PDF

Download PDF Kembali Home