Author (Penulis)

YULI RATNANINGSIH
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Author Identity (NPM)

12.1.01.04.0131p

Abstract

Perolehan Pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada kantor Notaris, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Notaris selaku PPAT juga berperan dalam meningkatkan perolehan pajak dari Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan system self assessment pada pemungutan BPHTB berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan system self assessment pada pemungutan BPHTB oleh Notaris selaku PPAT dan bagaimana cara mengatasinya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Spesifikasi penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya hambatan yang muncul dalam penerapan system self assessment pada pemungutan BPHTB oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya adalah: a) kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB yang terus berkembang; b)data NJOP tahun terakhir belum dikeluarkan bila jual beli dilakukan pada awal tahun. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah : a) Pihak Direktorat Jendral Pajak memerintahkan kepada semua Kantor Pajak disemua wilayah untuk membuat program sosialisasi setiap tahun dan penyerahan SPPT PBB ke Pemerintahan daerah; b)Melakukan pencetakan SPPT PBB lebih awal yaitu pada awal tahun berikutnya dan segera membagikannya kepada seluruh Wajib Pajak.

Keyword

a

Reference

PUBLISHED

2016-01-03

JOURNAL

Simki-Economic

ISSN

2599-0748

ISSUE

Download PDF

Download PDF Kembali Home