Author (Penulis)

IIL WIDYAWATI
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Author Identity (NPM)

09.1.01.04.0131

Abstract

ABSTRAK IIL WIDYAWATI : “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Pengendalian Intern Pembayaran Pajak (studi kasus Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2014. Kata kunci : sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pengendalian intern Pajak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Ditinjau dari sejarahnya, pajak ini sudah ada dan pada saat itu belum dinamakan “pajak”, namun masih pemberian sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifatnya dipaksakan yang artinya bersifat “wajib”, dan ditetapkan oleh sepihak negara. Dengan kata lain, “pajak” yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan suatu desa pasti membutuhkan sistem dan prosedur yang tepat dan relevan untuk mengendalikan terlaksananya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan demi tercapainya tujuan bersama. Apabila didalam sistem dan prosedur tersebut mengalami kendala, maka kelancaran proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan akan terhambat. Untuk itu seorang pemimpin desa harus melakukan pengawasan atau pengendalian intern dengan baik guna mengatahui kemajuan yang dicapai ataupun kemunduran yang sedang atau akan dialami oleh desa Purwotengah agar terciptanya kemakmuran bersama didalam masyarakat Purwotengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitianexpost facto dengan maksud mencari sebab terjadinya suatu masalah yang terjadi sebelum penelitian dilakukan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah mengenai keadaan sistem dan prosedur pengendalian intern khususnya yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Purwotengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya didesa Purwotengah ini menetapkan sistem tempat pembayaran wajib pajak dapat langsung mentarnsfer ke bank atau kantor pos dan giro. Ini akan lebih aman karena wajib pajak langsung menyetor ke tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran PBB. Akan tetapi dengan sistem yang seperti ini kurang tepat untuk masyarakat desa Purwotengah karena mayoritas warganya adalah petani yang tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang pajak yang masih rendah. Akhirnya kepala desa Purwotengah menetapkan sistem door to door, yang mana dengan adanya sistem ini membuat masyarakat desa Purwotengah menjadi lebih nyaman dan terpuaskan dalam membayar pajak, karena dengan sendirinya petugas pemungut datang kerumah-rumah warga apabila sudah waktunya untuk membayar pajak. Selain dari pada itu, sistem ini dapat meminimalisir dari adanya wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta kemalasan untuk datang ke bank atau kantor pos dan giro untuk membayarkan pajak. Dengan demikian, dengan sistem yang seperti ini akan membuat sistem pengendalian intern di desa Purwotengah menjadi lebih baik, meskipun masih ada saja kelemaha-kelemahan yang ada disistem ini. Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1) Sistem dan prosedur yang dilaksanakan di Desa Purwotengah telah sesusai dengan yang ditetapkan di Desa Purwotengah yaitu sistem door to door. Yang kemudian oleh petugas pemungut menyetorkan hasil pembayaran dari wajib pajak ke bank BRI yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran. 2) Wajib pajak harus benar-benar teliti dalam penerimaan SPPT yang nantinya akan menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran 3) Dengan adanya system dan prosedur yang baik maka keefektifan dan keefisienan dapat dicapai dalam pelaksanaan pemungutan PBB Desa Purwotengah telah melaksanakan system dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga keteledoran masyarakat dalam hal ini wajib pajak dapat dihindari dikarenakan pengawasan yang secara tidak langsung oleh petugas pemungut (kebayan)

Keyword

a

Reference

PUBLISHED

2016-02-06

JOURNAL

Simki-Economic

ISSN

2599-0748

ISSUE

Download PDF

Download PDF Kembali Home